Dilema Politik Anggaran Pro-Poor di Daerah


Wawan E. Kuswandoro

Anggaran pro poor di daerah dalam konteks keniscayaan otonomi daerah dianggap solusi inkremental yang feasibel dan solusi afirmatif untuk mengatasi marginalisasi kaum miskin dalam kebijakan sosial dan distribusi anggaran. Tetapi sekaligus menjadi solusi parsial jangka pendek ketika harus berhadapan dengan realitas lokal yang lebih merupakan hambatan politik anggaran (budget constraint) yakni pragmatisme masyarakat dan pemerintah daerah dalam mempersepsi politik anggaran pro-poor. Kepentingan pemerintah yang cenderung bercorak hegemonistik untuk mempertahankan eksistensinya sebagai ‘pemerintah peduli’ di hadapan masyarakat, berpadu dengan kepentingan masyarakat yang mempersepsi pemerintah yang peduli dengan ukuran kedermawanan social. Muncullah politik anggaran pro-poor dalam wajah penuh kosmetik pro-poor semu (pseudo pro poor budgeting). Politik anggaran di daerah berada di simpang jalan yang dilematis: sebagai instrument penanggulangan kemiskinan ataukah pelestari ideologi hegemoni (Abstraks) >> selengkapnya baca di:

Jurnal Analisis CSIS Vol. 40, No. 2, 2011

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: